Red. INFO JABAR ONLINE – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan peredaran uang di masyarakat akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai hampir Rp28 triliun. Seluruh dana tersebut, tegasnya, tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melainkan dari para mitra program.
“Uang yang beredar ini murni dari para mitra. APBN di BGN hanya untuk intervensi gizi sebesar Rp8,2 triliun,” ujar Dadan usai dipanggil Presiden RI Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (12/8/2025).
Hingga saat ini, MBG telah menjangkau hampir 20 juta penerima manfaat melalui 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan. Selain itu, terdapat 14.000 SPPG lain yang sedang dalam proses persiapan.
Menurut Dadan, seluruh SPPG yang terdaftar dibangun secara mandiri oleh mitra, mulai dari lembaga negara hingga organisasi masyarakat. “TNI, Polri, BIN, NU, Muhammadiyah, Kadin, APJI, dan berbagai pihak lainnya ikut membangun. Satu SPPG butuh Rp1,5 sampai Rp2 miliar,” jelasnya.
Fenomena ini turut memicu perputaran ekonomi di daerah, termasuk lonjakan pembelian material bangunan. “Di daerah, toko bangunan kebanjiran permintaan bahan baku untuk membangun SPPG. Ini bukti efek ekonomi langsung ke masyarakat,” tambah Dadan.
BGN menegaskan bahwa pemisahan sumber dana antara APBN dan mitra dilakukan untuk memastikan transparansi. Anggaran negara digunakan khusus untuk intervensi gizi, sementara pembangunan fasilitas pelayanan sepenuhnya dibiayai mitra.
Program MBG sendiri bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara merata, sekaligus menjadi penggerak ekonomi lokal melalui pembangunan infrastruktur pendukung.**
