Red.Info Jabar Online – Pemerintah Arab Saudi meminta Indonesia segera menyesuaikan jadwal dan kebijakan terbaru terkait penyelenggaraan ibadah haji musim 2026. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochamad Irfan Yusuf, saat kunjungan kerja ke Sumatera Barat, Rabu (23/7/2025).
“Pemerintah Arab Saudi meminta agar seluruh pemangku kepentingan di Indonesia menyesuaikan diri dengan jadwal baru dan mematuhi tahapan yang telah ditetapkan,” ujar Irfan Yusuf.
Menurutnya, koordinasi antara BP Haji dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi terus dilakukan, terutama untuk menyamakan kebijakan dan menyusun garis waktu teknis pelaksanaan haji. Penyesuaian ini diperlukan guna meminimalkan kendala dan menyempurnakan layanan bagi jamaah.
“Sesuai jadwal Pemerintah Arab Saudi, Agustus nanti sudah mulai berkontrak,” tambahnya.
Sebagai lembaga baru setingkat kementerian, BP Haji akan mulai bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan haji mulai tahun 2026 atau 1447 Hijriah. Untuk itu, Gus Irfan menegaskan komitmen BP Haji dalam meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk melalui percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji.
“RUU Haji perlu segera disahkan agar BP Haji dapat bergerak cepat dan sah secara kelembagaan untuk menyiapkan seluruh aspek teknis dan substansi haji 2026,” ujarnya.
Dalam kunjungannya ke Ranah Minang, Gus Irfan juga mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji. Ia berharap kampus-kampus di Indonesia dapat berperan aktif melalui kajian ilmiah, riset pelayanan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“BP Haji sangat berharap peran perguruan tinggi dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji, terutama dalam penguatan layanan dan pengembangan ekosistem haji,” katanya.
Salah satu bentuk konkret kerja sama yang pernah dilakukan BP Haji adalah dengan Institut Pertanian Bogor (IPB), yang membahas potensi ekonomi dari penyelenggaraan haji. Ia membuka peluang kolaborasi serupa di Sumatera Barat, khususnya dalam mendorong UMKM lokal berperan memasok kebutuhan konsumsi jamaah haji.
“UMKM Sumbar bisa didorong memproduksi rendang untuk dikirim ke Arab Saudi. Selama ini jamaah haji sering merasa rendang yang disajikan rasanya lebih mirip kari,” ungkapnya.
Langkah ini dinilai tidak hanya meningkatkan kenyamanan jamaah, tapi juga berpotensi membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM dalam negeri, khususnya sektor kuliner tradisional yang khas dan bernilai ekspor.**
Berita ini dikutip dari sumber terpercaya dan pernyataan resmi Kepala BP Haji, serta terkonfirmasi melalui koordinasi yang sedang berjalan antara Indonesia dan pemerintah Arab Saudi. Foto : KEMENAG RI
dNy.Red/01*)