Jangan Biarkan KUA Sekadar Seremonial Anggaran !
INFOJABARONLINE – Setiap tahun, pemerintah daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sebagai fondasi arah pembangunan. Namun realitas di lapangan sering kali tak seindah yang tertulis di atas kertas. KUA hanya menjadi dokumen wajib tahunan, bukan alat kendali perubahan. Ia kehilangan ruhnya sebagai kompas pembangunan—dan terjebak dalam rutinitas administratif.
Lihat saja KUA Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2026. Temanya terdengar menjanjikan: “Peningkatan SDM, Infrastruktur, dan Ekonomi Berkelanjutan.” Tapi ketika dibedah, kita kembali menjumpai masalah klasik yang tak kunjung tuntas: ketergantungan akut pada dana pusat, dominasi belanja pegawai, dan PAD yang stagnan di angka 18% dari total pendapatan daerah.
Lebih dari itu, indikator ekonomi Sumedang menunjukkan lampu kuning. Tahun 2023, pertumbuhan ekonomi masih menyentuh 5,01%. Namun di tahun 2024, saat dipimpin oleh Penjabat Bupati, angkanya anjlok ke 4,05%—jauh dari target 5,3%. Sektor industri pengolahan justru tumbuh negatif (-1,13%), konstruksi melambat karena berakhirnya proyek besar seperti Tol Cisumdawu. Dua sektor ini selama ini merupakan mesin utama PDRB.
Ironisnya, sektor pertanian yang tumbuh 6,55% justru belum mendapat prioritas serius. Tak ada strategi hilirisasi yang jelas. Produk tani masih mentah, nilai tambah minim, dan petani tetap diabaikan. Begitu pula sektor kuliner dan akomodasi yang mulai bangkit, tapi tak didukung sistem pariwisata desa yang terstruktur.
Lantas bagaimana dengan target 2026? Pemerintah menargetkan pertumbuhan 5,2%, kemiskinan turun ke 8,8%, dan IPM naik jadi 75,37. Ambisius, tapi nyaris utopis jika belanja pegawai non-guru masih di atas 30%—padahal mulai 2026 harus ditekan di bawah itu. Sementara minimal 40% belanja harus diarahkan untuk infrastruktur publik. Kita menghadapi situasi fiskal yang sempit, tapi dituntut lari cepat.
Kita harus jujur: Sumedang belum membangun dari kekuatan lokal. Banyak potensi tak tersentuh, desa-desa dibiarkan berjalan sendiri, dan ekonomi rakyat belum diberdayakan. Apa artinya proyek bernilai miliaran jika petani masih memikul hasil panen dengan pikulan, dan produk unggulan desa hanya jadi cerita dalam pameran?
KUA harus berubah wajah. Ia bukan daftar belanja, tapi peta jalan perubahan. KUA bukan hanya urusan pemerintah, tapi dokumen politik publik yang harus dibahas secara terbuka, dikritisi oleh DPRD, dikawal oleh media, dan dipahami oleh rakyat.
Lebih dari itu, kita butuh keberanian—bukan sekadar teknokrasi. Berani menolak zona nyaman, menolak alokasi anggaran yang stagnan, dan berani menyusun prioritas yang menyentuh kehidupan rakyat paling bawah.
Catatan Penutup:
Tulisan ini bukan serangan, tapi panggilan. Sumedang tak kekurangan potensi, tapi sedang kekurangan arah. Mari jadikan anggaran bukan sekadar prosedur, tapi alat untuk memerdekakan desa, memperkuat ekonomi lokal, dan membangun kemandirian fiskal. Jangan biarkan KUA kembali menjadi dokumen indah yang berakhir di laci tanpa makna.
Oleh: Naya Sunarya (Warga Sumedang, Mantan Anggota DPRD Kabupaten Sumedang)
