Dugaan Praktik Nepotisme Mencuat di Desa Cicanir, Jabatan Strategis Diduga Dikuasai Keluarga Kades
MAJALENGKA, InfoJabarOnline – Isu tak sedap tengah menerpa Pemerintah Desa (Pemdes) Cicanir. Gelombang keresahan masyarakat mulai muncul ke permukaan, baik dalam perbincangan warga maupun di media sosial, terkait dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam struktur pemerintahan desa.
Sorotan tajam warga tertuju pada penempatan sejumlah jabatan strategis yang diduga kuat didominasi oleh keluarga besar Kepala Desa (Kades) Cicanir. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan hilangnya transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan dana desa dan pelayanan publik.
Lingkaran Keluarga di Posisi Kunci
Berdasarkan penelusuran data dan informasi yang dihimpun di lapangan, struktur organisasi di Desa Cicanir menunjukkan pola yang mengarah pada “Dinasti Politik Desa”. Beberapa fakta yang menjadi sorotan publik antara lain:
- Bendahara Desa: Jabatan krusial yang mengatur lalu lintas keuangan desa ini diketahui diduduki oleh keponakan langsung dari Kepala Desa.
- Sekretaris Desa (Sekdes): Posisi orang nomor dua di desa ini juga disebut-sebut berada dalam lingkaran terdekat sang Kades.
- BUMDes dan Koperasi: Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta kepengurusan Koperasi Merah Putih yang seharusnya menjadi soko guru ekonomi warga diduga kuat dikendalikan sepenuhnya oleh keluarga besar Kades.
Potensi Konflik Kepentingan
Praktik menempatkan kerabat dekat dalam satu lingkungan kerja pemerintahan, atau sering disebut nepotisme, dinilai sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest).
Ketika pengawas, pelaksana, dan pemegang kas berasal dari satu keluarga, fungsi kontrol (checks and balances) menjadi lemah. Hal ini dikhawatirkan membuka celah lebar bagi penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan anggaran tanpa adanya pengawasan yang objektif.
“Kalau semua isinya keluarga, siapa yang mau mengawasi siapa? Warga khawatir dana desa tidak dipakai semestinya karena sungkan menegur saudara sendiri,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Tuntutan Transparansi
Mencuatnya isu ini di media sosial menjadi sinyal bahwa masyarakat Desa Cicanir semakin kritis. Warga menuntut adanya transparansi dan reformasi birokrasi di tubuh Pemdes Cicanir. Masyarakat berharap pihak berwenang, seperti Inspektorat Daerah atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), segera turun tangan untuk melakukan audit investigasi guna meluruskan kesimpangsiuran informasi ini.
Hingga berita ini diturunkan, tim InfoJabarOnline masih berupaya menghubungi Kepala Desa Cicanir untuk memberikan hak jawab dan klarifikasi terkait susunan struktur organisasi desanya yang menjadi polemik tersebut.**
